What i Feel and Think


Multikulturalisme dan Sekolah Dasar Negeri
October 9, 2016, 1:37 am
Filed under: Uncategorized

Artikel ini ditulis sebagai penjelasan terhadap status penulis di sosial media yang pernah viral dan menjadi polemik di dunia maya (link: https://t.co/CQL1DsONIP)

“Siapa kamu ngatur-ngatur aku, memang kamu orang tua ku?”, dengan ketus Zuwi berlalu. Ia kesal dengan seorang anak laki-laki yang  terus mempertanyakan mengapa ia tidak menggunakan jilbab sebagaimana anak perempuan muslim lain di sekolahnya. Pun ia tak mengerti mengapa di masa awal sekolahnya di sebuah SD Negeri di Sleman Yogyakarta, ia harus berbenturan dengan teman karena cara berpakaian. Zuwi tahu dirinya datang dari keluarga muslim, tetapi jilbab bukan menjadi pakaian yang digunakan oleh keluarganya. Pun sepengetahuan Zuwi, anak-anak perempuan seusianya bersekolah  dengan menggunakan kemeja tangan pendek dan rok sebatas lutut. Namun dari seluruh perempuan di kelasnya, entah mengapa ia satu-satunya yang menggunakan seragam tersebut. Lainnya, menggunakan rok panjang, tangan panjang dan berjilbab, meski tidak ada aturan tertulis dari sekolah untuk mengenakan pakaian Muslim tersebut. Karena merasa berpenampilan berbeda dari anak perempuan lain, maka ia memilih seorang teman, Krisna, yang tidak mempermasalahkan cara berpakaiannya. Tetapi kian hari Zuwi merasa Krisna pun berbeda dengan kebanyakan anak yang lain, termasuk dirinya. Pasalnya tiga hari dalam seminggu Krisna harus keluar dari kelas untuk mendapatkan pelajaran agama Kristen. Apakah pelajaran agama itu untuk mempercepat kemampuan Zuwi di dalam penguasaan ketrampilan berhitung, ataukah itu untuk tujuan menanamkan budi pekerti selama 6 jam dalam seminggu, dengan menghafalkan huruf Arab, dan macam-macam doa, tidak ada kejelasan dari pihak sekolah. Yang jelas, bagi Zuwi selama tiga hari itulah ia kehilangan sahabatnya, Krisna. Tidak ada yang salah dengan pelajaran agama yang jumlah jamnya 3 kali lebih panjang dari pelajaran lainnya. Tetapi letak soalnya adalah mengapa pelajaran agama itu kemudian menjadi ruang untuk membeda-bedakan latar belakang kultural peserta didik. Dalam konteks sekolah Zuwi, keberbedaan menjadi syarat ketidaksetaraan.


Ini fenomena yang menarik, mengingat Undang-undang Pendidikan Nasional telah menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan membantu generasi muda agar berkembang menjadi manusia yang utuh, yang berpengetahuan tinggi, bermoral, beriman, berbudiluhur dan bersosialitas berikut nilai-nilai keutamaan manusia lainnya. Pun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 telah mengarahkan agar dunia pendidikan dasar dan menengah menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Ini sebuah prasyarat untuk adanya penumbuhkembangan kebiasaan yang baik, sebagai bentuk pendidikan karakter. Sekolah Negeri adalah sekolah yang difasilitasi negara sehingga anak dapat memperoleh pendidikan tanpa biaya, dan karenanya memungkinkan bagi setiap orang tua untuk mengirimkan anak ke sana, agar si anak dapat bersosialisasi dengan anak-anak lain yang berbeda latar belakang, kelas, suku, ras agama dan bahkan gender. Berbeda dengan sekolah swasta yang bersifat nasional atau afiliasi keagamaan, sekolah negeri akan mewadahi semua perbedaan. Namun dari pengalaman Zuwi di muka, maka pertanyaannya kemudian, bagaimana ruang yang diciptakan oleh negara ini peka terhadap berbagai perbedaan latar belakang yang dibawa oleh siswa dan tidak membiarkan perasaan tidak nyaman bagi yang minoritas.

Pendidikan dalam pengertian kebudayaan adalah instrumen penting sebuah bangsa untuk menemukan identitasnya. Hilangnya batas antar negara yang ditandai dengan tingginya migrasi penduduk dunia dari satu wilayah asal ke wilayah baru telah membuat banyak negara menyadari keberagaman budaya sebagai sebuah keniscayaan.  Mereka tidak dapat mengelak dari pilihan untuk menggali dan mempelajari model dan praktek yang tepat agar anak dapat memahami perbedaan budaya di sekelilingnya. Para guru dan ahli pendidikan di Finlandia misalnya, terus mencoba mengintegrasikan pendekatan mulltikulturalisme ke dalam kurikulum pendidikan dasar negeri itu sejak dua dekade yang lalu. Negara yang dikenal sebagai salah satu yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia ini mengembangkan kurikulum yang bertujuan untuk mengintegrasikan anggota masyarakatnya agar menjadi warga yang kompeten dan aktif. Oleh karena itu mereka membedakan tujuan pendidikan bagi siswa didik yang berangkat dari etnik mayoritas dengan etnik minoritas. Selain siswa minoritas belajar tentang budaya mereka sendiri, pengetahuan tentang budaya etnik mayoritas (Finnish culture). Sedangkan pada siswa yang berlatar etnik mayoritas diberikan berbagai pengetahuan tentang budaya dari kelompok minoritas, tujuannya agar mereka dapat menyadari dan menerima “multiculturality” di negara Finlandia. Namun demikian, dalam prosesnya pengalaman Finlandia mengaplikasikan keberagaman budaya ke dalam kerangka nasional masih menjadi area persoalan yang menantang. Mengenali seperti apa budaya mayoritas tanpa harus berangkat dari asumsi ini “lebih baik”, “lebih maju”, tidaklah mudah.


Ruang belajar yang diskriminatif lambat laun akan mengajarkan kepada anak tentang keberbedaan sebagai masalah, dan bukan realitas yang harus diterima dengan lapang hati dan pikiran. Ketika sebagian besar anak di kelas mengenakan jilbab dan interpretasi agama menjadi satu-satunya cara guru untuk menjelaskan, maka anak yang tidak mengenakan jilbab akan dianggap atau menganggap diri mereka berdosa. Sehingga sekolah dalam konteks ruang, dapat membuat anak yang tidak berpenampilan sama menjadi rentan (vulnerable). Karakter mayoritas yang mengancam dan tidak toleran atas perbedaan seperti ini, dikhawatirkan penulis sedang berkembang kuat saat ini di banyak sekolah negeri. Seharusnya ini menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah mengingat Bhinneka Tunggal Ika adalah dasar untuk adanya negara Indonesia. Karenanya, pendidikan multikultural mau tidak mau adalah agenda penting yang harus melekat di dalam kurikulum. Bila itu telah dilakukan, maka kita baru boleh bermimpi tentang hidup damai untuk anak cucu kita.



Caleg “abal-abal” 2014
April 7, 2014, 8:57 am
Filed under: Uncategorized

Menyaksikan keriuhan kampanye dari dekat adalah pengalaman ke dua kali dalam hidupku, sejak tahun 1999. Agak berbeda caranya dibandingkan tahun itu, kali ini aku bukan partisan, tapi lebih untuk tujuan memberikan dukungan pada kawan yang ikut menjadi calon legislatif (Caleg). Pertama-tama aku mau meyakinkan kalian yang membaca catatan ini bahwa kawan ku itu pastilah bukan orang sembarangan, hingga dia bisa menyeret ku ke arena kampanye.

Hingga hari ini aku masih meyakini bahwa Pemilu tidak akan memberikan perubahan yang berarti pada rezim yang ada. Tidak ada tanda-tandanya, setidaknya belum ada. Untuk membuktikan kegilaan kawan ku ini atas keputusannya menjadi caleg, maka aku datang pada hari ia berkampanye.

Aku tiba sebelum siang di sekretariat tempatnya bekerja dengan relawan pendukungnya. Beberapa perempuan, tengah baya dan remaja, terlihat berkumpul di dalam ruangan itu. Aku memberikan senyum dan mengangguk pada mereka yang melihat kehadiranku. Mereka tidak melakukan apa-apa kecuali berbincang dan tampaknya menunggu kawan-kawannya yang lain yang berdatangan satu persatu. Kawanku kemudian mengeluarkan surat suara, dan membagikannya, “iseng-iseng bantuin bu lipetin…lipat empat seperti ini ya”. Para perempuan ini tangkas mengambil tumpukan kertas-kertas tersebut, dan melipat tanpa mengurangi keriuhan senda gurau mereka. Aku pun ikut melipat, tanpa paham untuk apa kertas tersebut. Buat apa nih? tanyaku ke dia, “latihan warga untuk mencoblos, karena banyak dari mereka ga paham kertas suara seperti apa…”. Dari kawanku kemudian aku tahu bahwa kertas-kertas suara itu adalah sumbangan salah seorang aktivis perempuan ternama. Hanya kurang dari 30 menit 1500 kertas suara selesai dilipat dan ditumpuk di pojok ruangan.
 
Kemudian salah seorang laki-laki yang tampaknya mengkoordinasi kelompok ini membuka pertemuan dan memberikan brief singkat tentang tujuan lokasi kampanye dan aturan yang harus dipatuhi peserta. Diantaranya yang disepakati adalah sepeda motor harus dikendarai di pinggir jalan, dan berjalan tidak terpencar. Sehingga selalu dalam barisan. Setiap motor membawa satu alat kampanye. Jangan membunyikan klakson. Kawanku kemudian dipersilahkan menambahkan, “teman-teman kita ga usah ikut-ikutan motor yang lain ya, di lokasi juga kita sepakati untuk memperlihatkan alat-alat kampanye kita agar warga paham program kita ya..”

Kami bergerak menuju lokasi pertama. Sebuah rumah di tengah kampung. Perjalanan ke sana menghabiskan waktu lebih dari 1 jam, mustinya bisa lebih cepat namun rombongan kendaraan berjalan pelan beriringan. Persis seperti yang diminta, tidak ada motor dari peserta kampanye ini yang saling mendahului. Mereka melambai-lambaikan tangan dan umbul-umbulnya kepada petani yang sedang bekerja di sawah, dan pada orang-orang yang kebetulan sedang di tepi jalan. Lokasi yang dituju betul-betul berada di tengah kampung, jalan mengecil dan masing-masing peserta mengendarai motornya satu persatu. Di muka sebuah rumah terpasang panggung dan tenda, di atas panggung tersebut tampak tiga orang perempuan yang sepertinya pengisi acara dengan dandanan dan pakaian yang agak menyolok mata. Itu baru pemandangan kontras pertama, dan bertubi-tubi selanjutnya. Tuan rumah membuka acara, ia pasti pimpinan cabang. Kawanku berbisik, “ia juga pimpinan gali dan disegani”. Sang pimpinan menyampaikan orasi dengan penuh semangat, sementara beberapa sepeda motor dengan bunyi memekakkan telinga hilir mudik di jalan kecil yang berada di samping panggung. Petugas pengawal dari partai selalu tampak memberi tanda pada pengendara agar jalan perlahan dan jangan memberi gas. Tapi bahkan dengan gas paling pelan pun bunyi motor itu sangat mengganggu. Lalu sang pimpinan memanggil pembicara selanjutnya, bapak bupati. Wah aku kagum pada perhelatan tengah kampung ini, karena cukup komplit meski panggung tersebut seperti yang sering dipasang untuk 17 an.

Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara motor menderu-deru. Suasana teror tiba-tiba memenuhi arena perhelatan, semua orang melihat ke arah bunyi tersebut. Asap knalpot mengisi seluruh areal kampung tersebut, anak-anak dan ibu-ibu tampak menekan telinganya kuat-kuat. Bahkan kupingku yang sudah tersumpal kapas ga mampu menahan pekaknya suara yang berasal dari knalpot-knalpot itu. Bapak Bupati yang sedang bicara di panggung tenggelam suaranya, semua orang tak perduli lagi pada kehadiran orang penting tersebut, apalagi dengan kata-katanya. Di jalan kecil tersebut kemudian muncul mobil2 jeep, mata mereka keheranan. Mobil2 yang berderet itu berisi seorang supir dan satu atau dua perempuan cantik dengan baju-baju seksi. Aku menghitung jumlah mobil tersebut, ada tujuh, persis. Atraksi belum berakhir, sebuah mobil kereta gandeng yang berhias laksana karnaval menyusul di belakangnya. Di atasnya terdapat sekelompok penari dengan pakaian tradisional.

Beberapa mobil selanjutnya memberi keterangan lebih jelas, seorang caleg turun dengan wajahnya yang seolah tak perduli bahwa ia baru saja membuat keriuhan. Pada saat yang sama, pembawa acara memanggil para caleg ke atas panggung. Kawan ku naik bersama para caleg lainnya. Mereka memperkenalkan diri satu persatu. Dari yang pertama seorang ibu dengan sasak tinggi: Merdeka, Merdeka, Merdeka! Perkenalkan saya Ani, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Semua sama, tapi temanku agak berbeda. Waktu perkenalan dicurinya sedikit untuk membakar semangat massa. “Kita akan menang, jangan pilih yang memberi uang!”. Tak percuma, orang-orang langsung menengok ke panggung seperti ingin tahu siapa caleg satu ini. Rombongan pendukungnya yang tetap berdiri di depan panggung kompak membalas teriakannya, sambil mengangkat poster “Tolak Politik Uang!”. Kawanku beruntung gilirannya di saat suasana senyap. Tak lama bunyi motor datang lagi. Astaga, tidak adakah yang bisa diperbuat untuk menghentikan motor sialan itu? batinku. Dan mungkin karena sedikit terganggu mentalnya, pemuda-pemuda itu justru lewat di pinggir panggung sambil memutar gas kencang-kencang. Caleg terakhir yang memperkenalkan diri adalah yang membawa panggung sendiri dengan seluruh atribut di dalamnya tadi. Dia mengambil mikrofon, laksana macan panggung “Saya *nama* caleg DPR RI, bosen ya dengar pidato? ayuk kita nyanyi aja yaa? musiiik…!”. Bernyanyilah ia sambil mengajak penonton bergoyang dangdut. Caleg lainnya tetap berada di panggung bersama mantan bupati. Dengan raut muka yang seolah-olah menikmati atraksi tersebut, mereka ikut bergoyang. Termasuk kawanku, yang mungkin sebetulnya dia mau joget, saking kesalnya. Setelah itu pertunjukan selesai. Semua orang bubar, rombongan berpindah tempat menuju lokasi lainnya.

Aku menatap wajah-wajah orang desa yang hampa, sambil menduga kesan apa yang tertinggal di benak mereka. Adakah mereka ingat pada salah satu caleg tersebut? Tentu, mereka ingat yang paling akhir, karena orang tersebut yang mengajak berjoget. Aku bertanya-tanya apa yang akan dilakukan caleg tersebut jika dia sudah berada di gedung DPR RI? Sambil membayangkan dimana ia dapat menunjukkan lagi keterampilannya bernyanyi dan berjoget setelah duduk di gedung wakil rakyat nanti? Baginya, pidato bahkan untuk menyampaikan sedikit gagasan terhadap perubahan yang harus dilakukan tidak perlu. Aku berusaha memberi penjelasan terhadap tindakannya, mungkin ia menangkap kejenuhan rakyat dalam mendengar pidato dan janji-janji, maka tak penting lagi menyampaikan apa yang akan dilakukan setelah terpilih. Tapi rasanya berjoget untuk menggantikan pidato agak keterlaluan. Aku berharap ada selembar kertas yang bisa kutemukan tentang program kerja para caleg tersebut. Satu-satunya yang ada hanya punya kawanku.

Bila diperiksa dengan waras tak satupun dari semua caleg itu yang pantas dipilih, kecuali kawanku tentu saja. Tapi dibutuhkan setidaknya tiga orang seperti kawanku untuk bertarung di setiap dapil agar parlemen terisi oleh orang-orang yang siap menjalankan beberapa tugas pokok, seperti: membuat undang-undang, memutuskan anggaran dan memonitor eksekutif yang mengimplementasikannya. Mungkin sebaiknya jangan memaksa diri memilih, kecuali kita siap membuat kekuatan extra parlementer, atau minimal memperkuat KPK…:-)



“Kapan papa pulang?”
February 27, 2014, 8:07 pm
Filed under: Uncategorized

Sejatinya setiap manusia mempunyai harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Seperti apa yang dilakukan oleh suami saya, Hendro Rahtomo, yang demi mewujudkan harapan itu suami saya menjalin kerjasama kredit untuk pengembangan usahanya, namun akhirnya justru terjerat dalam perangkap mafia perbankan. Hingga suami saya ditahan dan rumah tinggal kami yang dijaminkan atas peminjaman itupun terancam hilang.

Saya berbagi kisah ini dengan harapan pengalaman buruk berkerjasama dengan bank yang menimpa keluarga saya ini tidak terjadi pada keluarga lain, dan juga sebagai luapan emosi yang tidak tertahan lagi, terlebih akhir-akhir ini saya makin kesulitan menjelaskan keberadaan suami saya ketika ketiga anak saya bertanya keberadaan ayah mereka.

Cerita ini dimulai pada Desember 2011, ketika Hendro Rahtomo membutuhkan tambahan dana untuk pengembangan usaha, dan kemudian berhubungan dengan pihak sebuah BPR di Semarang,untuk pemenuhan dana pengembangan usaha. Pihak BPR memang menyetujui pemberian dana kredit, tetapi kucuran kredit tersebut dituangkan bukan dalam bentuk Perjanjian Kredit namun berdasarkan surat Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan notaris di Sleman, Yogyakarta.

Hendro Rahtomo mendapatkan pinjaman sebesar 1 miliar rupiah dengan jangka waktu satu tahun, terhitung 12 Desember 2011 dan akan berakhir pada 12 Desember 2012, dengan ketentuan hutang tidak dapat diperpanjang, serta bunga sebesar 22 juta rupiah harus dibayarkan setiap bulan sampai dengan bulan kesebelas. Sedangkan pokok berikut bunga sekaligus harus dibayarkan paka bulan ke 12. Atas kredit tersebut, Hendro Rahtomo menggunakan sertifikat kepemilikan rumah keluarga sebagai jaminan.

Sebelum jatuh tempo pembayaran hutang pada bulan ke 12 tersebut Hendro Rahtomo mengalami kesulitan untuk melakukan pelunasan pokok kredit beserta bunganya, usaha yang dijalankannya mengalami kesulitan di bulan-bulan itu. Untuk meringankan beban pengembalian kredit, Hendro Rahtomo mengajukan take over pinjaman kepada sebuah bank di Kulon Progo dengan perhitungan suku bunga lebih ringan dan jangka waktu pengembalian pinjaman lebih lama. Meskipun ada bank yang menyetujui take over dengan pertimbangan nilai asset jaminan pinjaman, namun proses take over tidak bisa dilakukan dengan alasan nama Hendro Rahtomo tidak tercantum dalam Sistem Informasi Debitur (BI Cecking). BPR tempat mendapatkan kredit tersebut rupanya tidak membuat pelaporanke Bank Indonesia atas nama Hendro Rahtomo sebagai kreditur, saat penandatangan surat Pengakuan Hutang pada tahun 2011.

Terhambat pada proses take over, Hendro Rahtomo mencoba mencari jalan lain dengan menegosasikan pelunasan hutang dalam bentuk rescheduling kepada pihak BPR, namun ditolak. Setelah penolakan rescheduling itu BPR mendaftarkan jaminan kredit berupa rumah yang beralamatkan di Pogung, Sleman,Yogyakarta, untuk dilelang. Pengumuman dan penetapan lelang tahap pertama oleh KPNKL Yogyakarta pada 29 Januari 2013 dan lelang tahap kedua pada 27 Februari 2013. Meski tanpa ada pembeli, namun pengumuman lelang itu membuat Hendro Rahtomo panik.

Di tengah kepanikan dan kekalutan Hendro Rahtomo karenakhawatir kehilangan rumah, seorang dari BPR itu yang berinisialBK mendatangi kediaman Hendro Rahtomo. Kedatangannya itu untuk memberikan tawaran solusi dengan menghubungkan dengan pihak ketiga yang akan membantu menutup hutang. DariBapak BK inilah Hendro Rahtomo berkenalan dengan seorang berinisial W yang menjadi pihak yang akan menyelesaikan pinjaman ke BPR dengan ketentuan pembayaran berserta bunga pinjaman berjangka waktu tiga bulan sebesar 1,257 miliarrupiah.

Karena kalut, takut kehilangan rumah dan tidak mempunyai pilihan lain, Hendro Rahtomo mengikuti tawaran solusi yang diberikan pihak BPR melalui Bapak BK. Pada tanggal 26 Februari 2013 kesepakatan dibuat dihadapan notaris. Ternyata kesepakatan itu dibuat bukan atas nama Bapak W tetapi melalui istrinya yang berinisial MS. Tanpa kehadiran Nyonya MS, notaris membuat tiga jenis akta, pertama Akta Pengikatan JualBeli Nomor 151, Akta Kuasa Menjual Nomor 152, dan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 153. Semua Akta itu tertanggal 26 Februari 2013.

Hendro Rahtomo tidak memperkirakan konsekuensi dari penandatangan ketiga akta tersebut. Hendro Rahtomo menduga akta yang dibuat yang adalah pengalihan hutang dari BPR ke Nyonya MS (yang diwakilkan Bapak W), sebagaimana yang diyakinkan selalu oleh pihak BPR. Tetapi akta tersebut justru berwujud pengikatan jual beli lunas rumah, kuasa menjual rumah dan perjanjian pengosongan rumah. Rumah tersebut dihargai 1,275 miliar rupiah. Selain perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan akad, harga yang tercantum dalam akta jual beli itu terlalu rendah untuk ukuran rumah yang dijaminkan.

Hendro Rahtomo tidak menaruh kecurigaan, sampai saat ia siap dengan dana untuk menutup hutang plus bunga dan denda seperti yang disepakati dalam akta. Ketika itu lah Hendro Rahtomo menangkap ketidak beresan dengan BPR tersebut. BK yang selama itu ramah dan rutin bertandang ke rumah kami, serta selalu memposisikan diri sebagai mediator dengan pihak MS, tiba-tiba mengatakan sertifikat tidak bisa ditebus, dan kami harus mengosongkan rumah. Pada titik itu dengan bantuan pengacara, Hendro Rahtomo menggugat tiga kesepakatan tertanggal 26 Februari 2013 di Peradilan Perdata.

Namun, pihak Nyonya MS juga melakukan gugatan hukum kepada Hendro Rahtomo. Perkara yang didakwakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 167 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Memasuki Rumah atau Perkarangan yang Tertutup Tanpa Hak. Jaksa menitiktekankan Akta Perjanjian Pengosongan Rumah Nomor 153 tanpa menindaklanjuti sebab adanya perjanjian tertanggal 26 Februari 2013. Di Peradilan Pidana ini entah mengapa prosesnya begitu cepat. Berkas perkara Hendro Rahtomo di perkara pidana dikeluarkan kepolisian tanggal 9 Januari 2014, selanjutnya keluar surat penahanan oleh kejaksaan tanggal 04 Februari 2014.

Selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang saya mengetahui Hendro Rahtomo tidak sendiri. Terdapat 9 korban lain yang mempunyai masalah yang sama, tiga di antaranya juga dikriminalisasikan seperti Hendro Rahtomo, suami saya.  

Setelah sekian waktu penahanan Hendro Rahtomo, saya selalu khawatir ketika ketiga anak saya bertanya mengenai keberadaan ayah mereka. Awalnya saya mengatakan jika ayah mereka sedang berada di rumah nenek mereka di Pati, di sana sedang banjir sehingga ayah mereka hanya bertahan di atas genting. Mereka mempercayai keterangan tersebut, meskipun tak menghentikan pertanyaan “kapan papa pulang?”. Saya mencoba menenangkan dengan bilang, ayah mereka sedang sakit belum bisa pulang. Saya masih belum bisa mengajak ketiga anak saya yang masih kecil itu menemui ayahnya yang berada didalam tahanan.

Terlebih kondisi ayah mereka kian memburuk belakangan ini, setelah semakin sulit dan terlihat suram kiranya dalam mengakses keadilan. Kini tubuhnya makin kurus, semangatnya makin redup, dan saya khawatir dengan kondisi suami saya yang mempunyai kolestrol dan diabetes itu justru membuat kemalangan-kemalangan lain menimpa keluarga kami.

Yogyakarta, 21 Februari 2014

Ranggoaini Jahja, istri Hendro Rahtomo



Halloween, ‘kuntilanak’ and cultural identity
July 22, 2013, 8:47 am
Filed under: Uncategorized

Ranggoaini Jahja, Jakarta | Opinion | Wed, October 31 2012, 10:07 AM

Thanks to globalization, many urban Indonesians now celebrate Halloween.

Halloween falls on Oct. 31 and is celebrated in department stores, restaurants, cafes and even in schools and other educational institutions. Both children and adults are invited to Halloween parties where costumes are worn, and the games, music and decorations are Halloween-themed.

Some multicultural institutions holding Halloween parties offer fresh ideas about cultural identity, and hope their students will share cultural experiences with one another.

Parents and teachers put a lot of effort into preparing children’s costumes that represent the western idea of the supernatural, such as zombies, devils, mummies, skeletons and other similar archetypess. They might also try to include local, on-screen characters that haunt televisions and cinemas, like kuntilanak and sundel bolong.

Indonesians tend to celebrate Halloween without finding out anything about its origins, history or significance. Most Halloween party organizers do not care why and how this tradition was born in the first place.

Today, those global and local symbols of horror have become more and more popular. Together, they join forces and reinforce fantasies and myths. The myth of the kuntilanak rose from a belief that a woman would become one if she died in childbirth, and her spirit would wander around aimlessly. Sundel bolong is a female ghost who wants to take revenge on all men because when she was alive, she was gang raped and committed suicide as a result.

These interpretations of kuntilanak and sundel bolong have been continuously exploited in local TV shows and movies over the years, instilling the misperception that women who die as victims of wrong deeds could somehow become evil and hateful ghosts. This interpretation bears no relation to the real fate of women who are victims of sexual violence or who die in childbirth.

Observing a tradition should be an opportunity to re-interpret cultural archetypes in a critical and insightful manner. Sadly things seem to be happening the other way round: The history of a tradition is neglected and it is simply adapted to current trends.

In such spirit, Indonesian urban community, in particular children, need to know that Halloween is an ancient tradition linked to the Celtic festival of Samhain (summer’s end), the conclusion of the harvest and the start of winter, or the “darker half” of the year. It was a time for reflection and to get ready for the cold winter ahead; cattle were brought down from summer pastures and livestock was slaughtered. Bonfires were lit and there were rituals that may have once entailed human sacrifice. People believed that the door to the “Otherworld” opened at this time and the souls of the dead, fairies, and other supernatural beings could enter our world

This explanation certainly has no connection to the tragic tales of kuntilanak and sundel bolong, which are manipulated as exemplary stories of life today.

If the original message of Halloween is delivered, children will have even richer cultural experiences and develop stronger identities as they learn and are taught pluralism-based interpretations rather than shallow sinetron views of life.

Offering fresh interpretations of traditional celebrations should be both an opportunity and challenge for educational institutions. Children should receive information, knowledge and cultural experience in true contexts and with real meaning. From an early age, children need to be trained to be critical and to sharpen their wits, and be
encouraged to accept new ideas.

Only through facts and simple interpretations, can children define the meaning of a symbol and the significance of a cultural event like Halloween.

The writer is a community media activist.



Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan
March 17, 2013, 1:36 am
Filed under: Uncategorized

Peristiwa serangan seksual yang menimpa perempuan muda yang menjadi geger nasional di India jelang pembuka tahun 2013 masih kuat di ingatan publik internasional. Perempuan muda yang berstatus mahasiswa tersebut akhirnya meninggal dunia setelah sempat dirawat beberapa hari paska diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok laki-laki di atas bus di kota New Delhi. Tindakan keji di ruang publik tersebut masih terjadi lagi pada anak usia sekolah beberapa bulan setelahnya, juga di kota yang sama. Kekerasan seksual tersebut sempat membuat korban menderita luka parah, hingga menimbulkan kemarahan massa yang kemudian bentrok dengan polisi di luar rumah sakit (Kompas.com, 2 Maret 2013).

Sementara kalau kita bandingkan beberapa kasus di Indonesia, tindakan perkosaan yang terungkap lebih banyak terjadi di ruang privat. Pemerkosa biasanya adalah kalangan terdekat dari korban. Sebut saja kasus RI, bocah 11 tahun, yang juga menjadi halaman kelabu di awal tahun 2013. Jiwa anak tersebut tidak tertolong. Beberapa hari setelah itu, polisi berhasil mengungkapkan bahwa ayah kandung bocah tersebutlah sebagai pelakunya. Kondisi yang memprihatinkan, dimana tercatat sederet kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan justru di dalam lingkungan terdekatnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia melansir sekitar 62% dari 2.637 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan masuk dalam kategori kejahatan seksual (sumber bbc.co.uk, 28 Februari 2013)

Pendidikan Seks

Rangkaian kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di India dan Indonesia sebagaimana digambarkan diatas perlu menjadi perhatian, apa kaitan dan faktor yang bisa menjelaskan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah, bahwa pendidikan seks terhadap anak dari orang tua maupun sekolah adalah salah satu kunci untuk mengurangi resiko anak mendapatkan perlakuan salah secara seksual.

 

Pada kasus-kasus dimana kekerasan seks dilakukan berulang kali oleh orang-orang yang berada di lingkungan terdekatnya, upaya pengungkapan peristiwa yang dialami cenderung terhalang oleh ketakutan anak yang berlapis. Pertama, karena relasi kuasa antara korban dengan pelaku, dimana pelaku begitu dominan dalam hidupnya di keluarga. Kedua, karena segala hal tentang tubuh dan seks tidak pernah menjadi bahan yang diperbincangkan, bahkan ditabukan, di dalam lingkungan keluarga. Akibatnya tidak mampu mengkalkulasi pencegahan potensi kekerasan seksual. Pada banyak kasus di Indonesia, anak bertahan bertahun-tahun dengan rasa cemas, takut, malu dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Akhirnya, tubuh tidak mampu menanggung lagi penderitaan yang dialami. Sebagaimana kasus RI yang meninggal setelah mengalami infeksi hebat pada alat genitalnya.

Kontrol Masyarakat

Belajar dari kasus di India, bahwa peran masyarakat sipil untuk memberikan tekanan pada pemerintah dalam menyikapi perlindungan kepada korban kekerasan seksual di India patut untuk dicontoh oleh Indonesia. Pada Mei 2012 misalnya, sejumah 90 organisasi masyarakat sipil dan individu menuntut ke Perdana MenteriIndia untuk mereformasi regulasi dan mendorong akuntabilitas kepolisian dalam memproses kasus-kasus kekerasan seksual berbasis pada gender.

 

Organisasi masyarakat sipil di Indonesia dengan jaringan kekuatan solidaritas sosial bisa terus membantu melakukan advokasi, baik secara hukum, kebijakan politik maupun perlawanan kultural dengan pendidikan ke masyarakat untuk mencegah dan mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak. Dorongan ke arah tersebut, dengan mempertimbangkan kesadaran para aktivis anti kekerasan di Indonesia yang juga begitu besar, sangat potensial dilakukan sebagaimana terjadi di India.

 

Bagaimanapun juga, upaya perlindungan dari masyarakat dan lingkungan yang menyaksikan kekerasan merupakan sandaran terpenting bagi perempuan. Tanpa kepedulian dan keberanian dari para mata saksi, kekerasan maupun berbagai tindakan kebencian terhadap perempuan (misogyny) akan terus tumbuh subur di ruang-ruang publik maupun privat.

 

Membenahi Kebijakan

Pada sisi makro, upaya strategis yang juga relevan dilakukan adalah bagaimana negara mampu memproteksi perempuan dan anak dari segala risiko ancaman kekerasan. Yakni membenahi kebijakan, baik dalam bentuk regulasi, penataan kelembagaan dan rangkaian program, serta jaminan sosial ekonomi yang memadahi buat perempuan dan anak.

 

Perlindungan terhadap korban harus diberikan, pertama-tama dengan mempermudah korban atau keluarganya untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya ke pihak kepolisian. Begitu pula pemeriksaan medis selama masa-masa pelaporan tersebut.

Di Indonesia, beberapa Rumah Sakit Nasional di Jakarta telah mengujicobakan layanan terpadu untuk Perempuan korban Kekerasan. Layanan terpadu yang melibatkan kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum dan organisasi perempuan ini mengenal Standard Operation Procedure untuk pengaduan dan Rehabilitasi Sosial. Meski sistem tersebut telah dimulai, namun penting untuk mengevaluasi kinerja dan fungsi yang berjalan dari layanan tersebut. Upaya perbaikan secara terus-menerus kebijakan dan pelayanan teknis perlu dilakukan agar layanan ini dapat direplikasi secara lebih luas ke Rumah Sakit lainnya. Setidaknya, hal itu bagian respons kebijakan dan praksis dengan maksud mengurangi jumlah kasus kekerasan yang kian meningkat ini.

Akhirnya, pada momentum hari perempuan internasional ini dapat dijadikan refleksi, untuk meyakinkan berbagai pihak mengenai perlunya strategi pemaduan antara gerakan sosial dan penguatan kebijakan perlindungan pada perempuan dan anak. Selamat hari perempuan Internasional!

 

8 Maret, 2013



Kemiskinan dan Ketidakadilan Jender*
March 17, 2013, 1:33 am
Filed under: Uncategorized

Heboh pemberitaan perkosaan yang dialami RI, seorang anak berusia 11 tahun sayup-sayup mulai tenggelam. Kisah duka gadis yang diduga diperkosa itu pertama kali mencuat di awal tahun ini. Hanya tiga hari setelah ditangani Rumah Sakit dalam kondisi tak sadarkan diri, akhirnya meninggal dunia. Hasil investigasi Kepolisian mengarah fakta bahwa ayah kandung RI sebagai pelaku perkosaan sadis tersebut (sumber: Tempo.com, 6 Januari 2013).

Tren meningkatnya kejahatan pada anak sejak beberapa tahun terakhir, terutama pada kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual, menjadi catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Namun bila dikaji secara lebih spesifik, kekerasan seksual hanya salah satu bentuk dari beberapa kekerasan lain yang menempatkan anak sebagai korbannya.

Simak saja di bulan Maret 2012 pemberitaan media terhadap Herawati (42) warga kampung Cigebar, Bandung, yang memutuskan mengakhiri hidupnya setelah tak kuat menghadapi tekanan ekonomi dan perilaku suaminya yang temperamental. Sebelum menghabisi nyawa anaknya, perempuan beranak tiga ini terlebih dulu membunuh anak bungsunya. Kemudian di bulan Juli, Markiah (30) diberitakan melompat dari sebuah jembatan di kota Bogor bersama anak bungsunya yang berusia tiga tahun. Hingga kisah sampai penghujung tahun 2012, Dina Yanuarti (36), seorang perempuan yang ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di kota Cimahi, yang sebelum mengakhiri hidup kedua anak kandungnya yang masih balita.

Setidaknya pada tiga kasus tersebut publik selalu dibuat terkejut dan merasa prihatin. Umumnya komentar yang cenderung menghujat bermunculan mengiringi setiap pemberitaan tersebut. Tindakan bunuh diri tersebut dianggap sebagai ancaman bagi kedudukan moralitas publik yang menerjemahkan bahwa pilihan mengakhiri hidup hanya akan berasal dari orang yang tidak memiliki ketegaran hidup dan keimanan. Argumen ini terlalu dominan, sekalipun memiliki kelemahan mendasar jika ditafsir secara kritis.

Beban Kemiskinan

Bila memperhatikan latar belakang sosial ekonominya, keluarga yang mengalami kasus tersebut memiliki kemiripan. Rata-rata mereka tenggelam di dalam beban kemiskinan rumah tangganya.

Selama ini, perempuan sebagai ibu dan istri, telah ditempatkan sebagai pemelihara kepastian dan pilar kelangsungan hidup sehari-hari terutama untuk anak-anak mereka yang masih berusia balita. Disamping harus mengatasi tugas domestik yang bersifat fisik, perempuan juga harus bergelut sepanjang waktu dengan tanggungjawab yang tidak terlihat (invisible). Sebut saja, pekerjaan rutin menyuapi anak atau menyediakan makan untuk suami dan anggota keluarga, yang pada dasarnya curahan kerja yang tidak terlihat. Jika tidak ada uang untuk membeli makanan, maka perempuan akan mencari hutangan di warung atau pada tetangga.

Pada banyak rumah tangga, upaya perempuan dengan segala tanggungjawabnya untuk memastikan ketersediaan dan bahkan kualitas pangan dianggap sebagai bagian dari kompetensi yang harus ia miliki. Padahal tugas semacam itu kerap kali diremehkan dalam kultur patriarkhi, yang ternyata direproduksi secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Beban domestik tersebut semakin besar bagi perempuan miskin yang hidup bersama beberapa keluarga inti di dalam satu rumah.

Ketidakadilan Jender

Sekadar ilustrasi, seorang pembantu rumah tangga (PRT) yang bekerja di rumah saya mengisahkan asal mula persoalan yang membuatnya harus mencari nafkah ke kota. Awalnya ia hidup bersama anggota keluarga yang lain, dimana selain dirinya, suami dan kedua anaknya, rumah tersebut juga ditinggali bersama kakak-kakak dan adik ipar dengan anak-anak mereka. Karena ia adalah istri dari anak laki-laki tertua di dalam keluarga besar tersebut, maka tugas menyediakan pangan melekat sebagai tanggung jawabnya sehari-hari. Meski penghasilan yang diberikan suaminya tidak cukup, ia tetap berupaya menyediakan makanan untuk seluruh anggota keluarga. Tanpa diketahui siapapun, ia berhutang dari waktu ke waktu ke renternir, hingga tanpa disadari jumlah hutangnya telah berpuluh lipat. Beban itu harus ditanggungnya, sebagai perempuan dipaksa mengatasi beban rumah tangga. Pada akhirnya ia justru diusir oleh suaminya yang marah karena malu harus dikejar penagih hutang. Ia tak diijinkan bertemu dengan anak-anaknya sebelum hutang-hutangnya dapat ia lunasi sendiri.

Berdasar gambaran itu, membuktikan betapa kenyataan kemiskinan berkait dengan ketidaksetaraan posisi perempuan dalam keluarga. Upaya perempuan untuk survive dan berjuang mengatasi kebutuhan keluarga tidak menghasilkan perubahan persepsi dan posisi perempuan dalam relasi sosial, bahkan mengarahkannya makin dalamnya jurang kemiskinan. Ada keterpautan kemiskinan di dalam rumah tangga dengan diskriminasi jender, yang termanifestasi dengan tindakan kekerasan laki-laki terhadap perempuan.

Kebijakan Negara

Gambaran kemiskinan keluarga dan ketidakadilan yang dialami perempuan dengan segala risiko yang terjadi perlu menjadi bahan refleksi. Bagaimana fenomena itu dikaitkan dengan kebijakan pembangunan oleh negara?

Ukuran keberhasilan pembangunan di suatu wilayah seringkali menyertakan laporan capaian kesejahteraan penduduk perempuan melalui Indeks Pembangunan Jender. Indikator tersebut meninjau kesejahteraan perempuan dengan melihat beberapa komponen bidang, seperti pendidikan dengan indikator tingkat melek huruf perempuan yang diwakili dalam partisipasi mereka dalam mengikuti pendidikan dasar. Di bidang kesehatan, yaitu Angka Harapan Hidup penduduk perempuan, yang diwakili oleh Angka Kematian Ibu akibat proses persalinan dan di bidang ekonomi dengan melihat distribusi pendapatan perempuan (share of income) yang dilihat dari partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Namun demikian, jika dianalisis bahwa indikator kesejahteraan penduduk perempuan yang biasanya digambarkan dalam Indeks Pembangunan Jender (IPJ) memiliki banyak kelemahan. Indikator itu tidak dapat menangkap adanya dimensi ketidaksetaraan gender yang ada di dalam keluarga.

Meningkatnya IPJ dari waktu ke waktu dijadikan ukuran untuk menjelaskan keberhasilan pembangunan dan strategi penanggulangan kemiskinan di suatu wilayah. Padahal, kemiskinan dalam pendekatan berbasis hak-hak dasar juga harus diukur dengan sejauh mana penduduk perempuan di suatu wilayah telah terpenuhi rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan. Derajat kemiskinan yang dialami perempuan di dalam rumah tangga memang hampir tidak mungkin terdeteksi oleh sensus, terlebih lagi jika metode yang digunakan tidak peka dalam melihat kemungkinan adanya perbedaan hak dan kewajiban di antara anggota keluarga serta konsekuensi yang mungkin diakibatkannya. Gambaran di awal tulisan ini berupa kisah kekerasan terhadap anggota keluarga perempuan setahun terakhir ini kiranya patut menjadi catatan refleksi bagi capaian keberhasilan pembangunan yang dilaporkan selama ini.

Fakta kerentanan perempuan dan anak sebagai anggota keluarga seringkali luput dan kurang diperhatikan oleh perspektif kebijakan pembangunan negara. Suara dan aspirasi perempuan dan anak tertelan hegemoni kultur patriaki dan keroposnya paradigma pembangunan. Rumah tangga, sebagai unit bawah relasi kuasa ekonomi dan budaya senantiasa berpotensi memelihara ketidaksetaraan jender.

-Ranggoaini Jahja

*tulisan ini dipublikasikan di Beritasatu.com, 8 Maret 2013 bit.ly/X0uROS 



Menunggu Kabar dari Luar Negeri Lewat Surat Sampai Calo
September 10, 2012, 3:13 pm
Filed under: Uncategorized

Ketika banyak desa asal pemasok buruh migran perempuan belum lagi dilewati jaringan teknologi komunikasi seperti telepon, maka para keluarga hanya bisa menunggu dan menunggu surat dari anak, istri, atau suami di rantau. Menunggu sambil berharap mereka baik-baik saja. Dan hanya bisa pasrah ketika mendengar kabar buruk yang menimpa sanak saudaranya.

Rekaman pengalaman perempuan-perempuan migran tidak hanya berserakan di koran-koran kita, tapi juga tersimpan di tengah-tengah keluarga dan komunitas asal mereka.

Ketika banyak desa asal pemasok buruh migran perempuan belum lagi dilewati jaringan telfon, surat adalah satu-satunya media bertukar cerita yang dinanti oleh keluarga di desa dan mereka yang ada di luar negri. Pada suatu kesempatan saya pernah menyaksikan realita ini lebih dekat dan mendengar kisah mereka yang pernah bekerja di luar negri dan orang-orang yang ada di sekitarnya.

Muntofiah, 29 tahun adalah salah satu dari banyak buruh migran perempuan asal Cianjur yang menyimpan surat-surat yang ia terima dari suaminya selama ia bekerja di Arab Saudi. Di surat ia menanyakan kabar anak yang dicintainya dan meminta suaminya bercerita apa yang dilakukan selama dirinya tak ada. Di surat balasan suaminya menceritakan telah membeli sepetak tanah di samping pekarangan rumah orangtua Muntofiah untuk menjadi bekal rumah keluarga kecil mereka. Ketika pada periode selanjutnya ia dapat mengirimkan kembali gajinya, Muntofiah akan sabar menunggu surat suami tercintanya. Benaknya penuh khayalan sebuah rumah kecil telah berdiri di atas tanah itu. Bersabar adalah kunci bagi Muntofiah dan teman-temannya sejak memutuskan bekerja di luar negeri. Bekerja di negara-negara yang memiliki sistem tertutup dalam memberi akses informasi dan komunikasi bagi kaum perempuan adalah satu kenyataan yang mereka hadapi. Surat yang dikirimkan dari dan menuju kampung halaman belum tentu sampai di tangan mereka. Muntofiah harus memberikan surat yang dibuat untuk suaminya kepada supir majikannya setiap kali ia ingin mengirimkannya. Terkadang ia menyelipkan selembar cek di dalam surat tersebut untuk dicairkan oleh suaminya di desa. Meski tidak diperkenankan berinteraksi dengan lawan jenis, namun di tangan supir ini surat-surat Muntofiah bisa diposkan.

Memiliki orang yang membantu menghubungkan dengan dunia luar, meski hanya sebatas mengantarkan surat ke kantor pos, menjadi sesuatu yang amat berharga bagi sebagian buruh migran perempuan yang bekerja di Arab Saudi. Muntofiah salah satu yang beruntung, karena ada banyak teman-temannya yang bertahun-tahun tak dapat mengirimkan kabar pada keluarganya di desa. Kerja dan hari-harinya dihabiskan di balik tembok tertutup rumah majikan mereka.

Di desa asal buruh migran, keluarga yang ditinggal juga tidak banyak punya pilihan selain menunggu. Setelah anak atau istri mereka pergi dari rumah ke penampungan milik PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) segera setelah itu pula komunikasi antara mereka akan terputus.

Satu-satunya pembawa berita adalah calo atau sponsor yang membantu proses keberangkatan tersebut. Meski sering diduga banyak mengambil keuntungan, namun keberadaan calo yang tinggal berdekatan dengan keluarga buruh migran di desa memberikan harapan pada keluarga untuk lebih mudah mengetahui kabar dari anak atau istrinya. Wajar saja, karena biasanya calo lah yang mengantarkan calon buruh migran ke tempat penampungan PJTKI. Meski tidak selalu, namun calo biasanya berusaha menjaga kedekatan dengan keluarga buruh migran yang ditinggalkan, karena biasanya calo adalah orang telah cukup dikenal di desa tersebut seperti kepala dusun, RW, kepala desa atau bisa juga dari orang-orang biasa di desa yang ekonominya sudah “lumayan”. Walhasil, ketika tidak ada satu lembar surat pun yang sampai, seminim apapun informasi yang dibawa oleh calo menjadi sangat besar artinya bagi keluarga.

Karena perannya yang menjadi orang kunci dalam menghubungkan informasi, kedudukan para calo ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dibutuhkan saat tidak ada jalur komunikasi yang normal, di sisi lain juga dimaki karena pada mereka lah buruh migran biasanya harus membayar hutang yang dipakai untuk proses pemberangkatan. Tentu saja dalam jumlah yang lebih besar dari nilai pinjamannya. Seorang calo yang saya temui di desa pemasok migran pernah menumpahkan pada saya kekesalannya pada seorang buruh migran yang baru kembali dari luar negeri”…terserah saya dibilang yang jelek-jelek… yang jelas pekerjaan saya sudah saya jalankan sampai dia pulang dalam keadaan selamat, coba bayangkan kalau anak itu mati, keluarganya mau nanya kabar ke siapa yang pertama, jelas kepada saya…”

Kemampuan mengakses informasi karena memiliki hubungan langsung dengan PJTKI bisa jadi digunakan sebagai tindakan pembenar untuk memperoleh kekuasaan. Tidak jarang calo yang ada di desa mengambil keuntungan dari posisinya sebagai pemegang informasi. Namun keanggotaannya dalam komunitas desa juga membuat calo tidak dapat melepaskan diri begitu saja dari tanggung jawab sosial. Pada merekalah keluarga akan datang menanyakan kabar anggotanya yang telah dikirim ke luar negeri. Suka atau tidak suka calo ini menjadi aktor kunci ketika jaringan komunikasi yang tersedia jauh dari memadai. Simaklah penuturan pak Arifin, calo dari desa Banaran, Magelang, ”Saya bisa melaporkan ke PJ TKI bahwa ada anak ini, kerjanya dari, berangkat tanggal sekian, alamatnya ini, nomer telponnya ini, dia itu mau minta gajipun susah…”

Upaya pak Arifin untuk mendesak PJTKI melakukan pelacakan terhadap ”anaknya” (sebutan calo untuk buruh migran yang diberangkatkannya) atau menitipkan surat pada rekan laki-laki sekerja secara sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan Muntofiah dapat dilihat sebagai upaya sederhana untuk menciptakan sistem komunikasi. Kenyataannya dalam situasi yang paling terisolir sekalipun, kebutuhan untuk memberikan dan memperoleh informasi tidak dapat dihalang-halangi. Menciptakan jaringan sederhana untuk memperoleh informasi terbukti bisa menyelamatkan perempuan-perempuan migran yang sedang berada dalam kesulitan di tempatnya bekerja. Jika sistem perlindungan yang seharusnya dijamin oleh negara tidak juga kunjung tercipta, rasanya memang buruh migran bersama-sama komunitasnya yang harus menciptakan sistem itu sendiri, sesederhana apapun itu!

diterbitkan di majalah Kombinasi 30 April 2009